Menganalisis Prinsip-prinsip Raffles dalam Pemerintahan

Menganalisis Prinsip-prinsip Raffles dalam Pemerintahan

Setelah dikuasainya Belanda oleh Inggris yang ditandai dengan Kapitulasi Tuntang, seminggu setelahnya Raja Muda Lord Minto mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Walik Gubernur di Jawa. Raffles memerintah diIndonesia dari tahun 1811-1816. Kebijakan Wakil Gubernur Stamford Raffles ini, pada dasarnya dipengaruhi oleh semboyan revolusi Perancis dengan semboyannya mengenai “Libertie (kebebasan), Egaliie (persamaan), dan Franternitie (persaudaraan)”. Didasari oleh hal tersebut dalam menjalankan pemerintahannya ia  berpegang kepada 3 prinsip:

1.      Pertama,Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan rakyat tidak dipaksa untuk menanam satu jenis tanaman, melainkan mereka diberi kebebasan untuk menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam.

Bukti dari prinsip ini dapat dilihat dari kebijakan yang raffles buat yaitu:

a.       Pengapusan kerja rodi

b.       Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling neguntungkan.

c.       Penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib karena dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat.

2.      Kedua, Peran para bupati sebagai pemungut pajak di hapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial.

Bukti kebijakan yang diambil berdasarkan prinsip kedua ini adalah

a.       Raffles mengubah sistem pemerintah semula yang dilakukkan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial bercorak Barat.

b.      Bupati atau penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya sebagai kepala pribumi secara turun-temurun. Mereka dijadikan pegawai di bawah pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat.

3.      Ketiga, Atas dasar pendangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Penerapan dari prinsip raffles ini ialah adanya sebuah sistem yang di sebut sistem sewa tanah, dimana para petani di wajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah pemerintah.