Rezim Wilayah Laut Menurut UNCLOS 1982

Wilayah negara pada umunya dibagi tiga , wilayah daratan, wilayah lautan dan udara. Prakterk masyarakat Internasional membuktikan bahwa wilayah laut merupakan wilayah yang kompleks dan menimbulkan banyak permasalahan dalam pengukuran batas wilayahnya. Oleh karenanya Hukum Internasional mengatur secara tersendiri wilayah laut dan pemanfaatannya  didalan United Nation Convention Of The Law Of The Sea tahun 1958 yang kemudian diubah pada tahun 1982 atau lebih dikenal dengan istilah UNCLOS 1982. UNCLOS membedakan wilayah laut dalam delapan rezim.

1.       Rezim perairan dalam

2.       Rezim perairan kepulauan

3.       Resim wilayah laut teritorial

4.       Rezim Zona Tambahan

5.        Rezim Zona Ekonomi Eksklusif

6.       Laut Bebas

7.       Landas Kontinen

8.       Selat untuk pelayaran Internasional

Berdasarkan UNCLOS batas untuk mengukur masing-masing wilayah laut diatas adalah Garis Pangkal. Garis pangkal ialah garis yang ditarik pada paintai ketika pasang surut . Sebuah negara dimungkinkan menggunakan tiga jenis garis pangkal yaitu:

1.       Garis pangkal Normal

Dijelaskan dalam pasal 5 UNCLOS, garis pangkal normal merupakan garis pangkal yang ditarik pada pantai pada saat air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai.

2.       Garis pangkal lurus

Dijelaskan dalampasal 7 UNCLOS, garis pangkaln lurus merupakan garis yang ditarik pada waktu air laut surut tidak mengikuti lekukan pantai tetapi menghubungkan titik-titik atau yang terluar dari pantai . Garis pangkal ini dapat digunakan apabila lekukan pantai benar-benar menikung atau menjorok dan memotong kedalam atau jika terdapat pulau tepi disepanjang pantai yang tersebar disekitar garis pantai.

3.       Garis pangkal kepualauan

Dijelaskan dalam pasar 47 UNCLOS, garis pangkal kepulauan merupakan garis yang ditarik dengan menghubungkan titik terluar pulau-pulau atau karang kering terluar dari kepulauan suatu negara. Garis pangkal kepulauan hanya bisa dipakai oleh negara kepualaun seperti Indoensia dan Filiphina. Negara pantai seperti Malaysia tidak boleh menggunakan garis pangkal kepulauan untuk mengukur wilayahnya, namun dapat menggunaka garis pangkal normal dan garis pangkal lurus sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Penjelasan tentang rezim laut berdasarkan UNCLOS tahun 1982 sebagai berikut.

1.       Rezim Perairan Dalam

Dijelaskan dalam pasal 8 UNCLOS, Rezim perairan dalam dikenal dengan perairan nasional atau interior merupakan perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang digunakan untuk mengkur laut teritorial. Contohnya adalah teluk. Pada wilayah ini berlaku kedaulatan penuh dari negara yang berpantai.

2.       Rezim Perairan Kepulauan

Dijelaskan dalam pasar 49 UNCLOS, Rezim perairan kepuluan merupakan peraian yang berada pada sisi dalam garis pangkal untuk mengukur laut teritorial tanpa memerhatikan kedalaman dan jaraknya pada pantai, asalkan karakteristik wilayah negara tersebut adalah negara kepualaun. Pada rezim wilayah laut ini tikda berlaku kerdaulatan penuh pada negara yang berpantai hany aberlaku kedaulatan. Karena ada hak lintas damai pada jalur pelayaran internasioan yang sudah ditetapkan oleh negara kepulauan. Indonesia te.ah menetapkan alur laut kepulauan Indonesia yang di sebut ALKI pada 3 titik.

3.       Rezim Wilayah Laut Teritorial

Dijelaskan dalam pasal 3 UNCLOS, Rezim wilayah laut teritorial yaitu wilayah laut yang diukur sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Pada rezim wilayah laut ini negara mempunyai yuritiksi untuk menetapkan dan melaksanakan hukum dinegaranya sama seperti rezim wilayah kepualaun.

4.        Rezim Zona Tambahan

Dijelaskan dalam pasar 33 UNCLOS, Rezim zona tambahan merupakan laut yang diukur sejauh 24 mil laut dari garis pangkal dari mana labar laut teritorial diukur. Pada rezim wilayah laut ini tidak berlaku kedaulatan lagi, hanya berlaku hak berdaulat bagi negara yang berpantai. Negara pantai hanya memiliki kedaulatan terbatas hanya untuk penegakan hukum,keimigrasian, fiskal, dan saniter.

5.       Rezim Zona Ekonomi Eksklusif

Dijelaskan dalam pasal 57 UNCLOS, Rezin ZEE merupakan suatu daerah diluar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil, diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Pada wilayah ZEE sama rezimnya dengan zona tambahan, yaitu hanya berlaku hak berdaulat bagi negara yang berpantai diantara lain untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan SDA, hak penerbangan udara, pendirian dan pengggunaan pulau buatan, riset imiah, dan penanaman kabel serta jalur pipa.

6.       Laut Bebas

Dijelaskan dalam pasal 86-120 UNCLOS, merupakan wilayah laut yang terletak di 200 mil dari garis pangkal, dimana lebar laut teritorial diukur. Pada Laut bebas berlaku FREEDOM Of The Sea, artinya semua negara berhak melakukan eskplorasi dan eksploitasi  diwilayah ini dengan bbatas-batas yang telah ditentukan dalam UNCLOS.

7.       Landas Kontinen

Dijelaskan dalam pasal 76 UNCLOS, landas kontinen yaitu daerah dasar laut dan tanah dibawahnya yang berada diluar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar tepian kontinen atau sampai jarak 200 mill laut diukur dari garis pangkal.

Titik-titik untuk penarikan garis pangkal tidak voleh terletak lebih daru 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak boleh terletak lebih dari 100 mil laut dari kedalaman 2,500 meter isobath.

8.       Selat Untuk Pelayaran Internasional

Dijelaskan dalam Pasal 34-44 UNCLOS, merupakan selat yang digunaka untuk pelayaran internasional. Penggunaan selat untuk pelayaran internasional ini tidak memengaruhi status hukum dari perairan suatu negara. Indinesia telah menetapkan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional taitu sekat malaka, selat sunda, selat makasar, selat bali, dan selat lombok.